TANGSEL,
KORANTRANSAKSI.com – Delapan kursi kepala dinas di
Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sampai saat ini masih kosong dan
belum juga terisi. Sementara poisisi kepala dinas-kepala dinas dijabat oleh
pelaksana tugas (Plt).
Kedelapan
dinas yang belum memiliki kepala dinas tersebut yaitu, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Dikbud), Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (DPMPPA), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda dan Olahraga
serta Dinas Pariwisata.
Menyangkut
hal tersebut ketika diminta tanggapan, menurut Wakil Walikota Benyamin Davnie
“Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah masuk tahapan pengumuman untuk lelang
jabatan,” katanya minggu lalu.Diharapkan akan segera terbentuk dalam waktu
dekat demi efisiensi dan kelangsungan tugas secara definitive. Sambil menunggu
proses tersebut, otomatis 8 dinas masih tetap dijabat oleh plt, tentunya untuk
waktu yang tidak terlalu lama.
Soal
keterlambatan recruitment ASN Eselon II sebagai kepala dinas, di delapan dinas
itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel, merangkap anggota
Komisi I DPRD Kota Tangsel, Siti Chodijah mengatakan, soal keterlambatan
tersebut tentunya memang jadi sorotan. Bahkan konon sudah ada teguran dari
pihak Kementerian PAN untuk segera dilakukan proses pengangkatan pejabat
definitive tersebut. “Harus secepatnya pansel terbentuk dan recruitment segera
diselenggarakan,” kata Chodijah.
Pejabat
yang hendak diangkat, terkait dengan dinas yang berhubungan dengan prioritas
program pemerintahan Airin – Benyamin, yang menjadi bahan ‘jualan’ saat
kampanye Pilwakot pada Desember 2015, yaitu pada sektor pendidikan dan kesehatan,
sampah dan lingkungan hidup, “Orang yang menempati kepala dinasnya adalah orang
yang mumpuni, yang bisa berfikir out of the box untuk menyelesaikan
masalah-masalah tersebut,” tambah Siti Chodijah lagi.
Karena
itu, diharapkan proses recruitmentnya harus dilakukan dengan cara open bidding,
“Karenanya kami mendorong, yang penting ini memang serius untuk mencari yang
terbaik, dan kami sangat mendukung dan berharap prosesnya transparan dan
professional,” ujarnya.
Menurut
pandangan aktivis Tangerang Selatan
Transparency Watch, Andy Butan La-Tadampaly keterlambatan recruitment
kepala dinas dari delapan dinas yang masih dijabat oleh pelaksana tugas akan
berpengaruh pada efektifitas pelaksanakan program kerja di pemerintahan kota.
“Lambatnya
recruitment tentunya akan berpengaruh pada pelaksanaan program kerja di dinas
terkait, dan tentunya di pemerintahan kota, itu tidak akan efektif,” kata Andy.
Pastinya banyak pihak
ikut mendorong pemerintah kota di bawah kepemimpinan Airin dan Benyamin Davnie
untuk secepatnya membentuk pansel dan melakukan recruitment agar dinas terkait
bias bekerja efektip. (Od/I-St)
0 Komentar