![]() |
| (Foto:dok) |
Setelah surat tersebut
dipublikasikan, seorang karyawan Google yang telah bekerja selama tujuh tahun
mengaku kebingungan karena perusahaan masih mempertahankan hubungan dengan
lembaga penegak hukum imigrasi.
Dalam setahun terakhir,
pemerintahan Trump memperluas program deportasi paksa imigran dengan
mengerahkan agen bersenjata dari Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) serta
Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) ke sejumlah kota.
Operasi untuk melakukan
pemindahan tersebut menyebabkan dua pembunuhan warga negara AS yang menjadi
sorotan publik karena mereka sedang mengamati agen federal.
Kekecewaan
Para Karyawan
Karyawan Google, Alex
yang menyampaikan tuntutan kepada manajemen mengatakan telah bergabung dengan
perusahaan tersebut sejak tujuh tahun lalu. "Dulu saya bangga bekerja di
perusahaan yang memiliki kompas moral. Sekarang saya tidak bangga lagi,"
katanya.
Pada 2018, Google
membatalkan kontraknya dengan Pentagon terkait Proyek Maven setelah mendapat
tekanan dari ribuan karyawan. Proyek tersebut bertujuan mengembangkan teknologi
drone yang lebih efisien untuk kepentingan militer Amerika Serikat.
Alex mengatakan kini ia
merasa “muak” harus datang bekerja setiap hari, karena menyadari pekerjaannya
ikut mendukung operasional agen federal di Departemen Keamanan Dalam Negeri AS
(DHS), ICE, dan CBP, termasuk dalam upaya menghapus aplikasi yang dinilai
mengancam oleh otoritas.
Pada Oktober, Google
menyatakan telah menghapus sejumlah aplikasi dari toko aplikasinya yang
memungkinkan pengguna melaporkan dan mendokumentasikan keberadaan agen ICE.
Langkah serupa juga dilakukan oleh Apple.
Keberadaan Agen ICE
Pada Oktober, Google
menyatakan telah menghapus sejumlah aplikasi dari toko aplikasinya yang
memungkinkan pengguna melaporkan dan mendokumentasikan keberadaan agen ICE.
Langkah serupa juga dilakukan oleh Apple.
Karyawan Google lain,
sebut saja S yang telah bergabung tiga tahun lalu mengatakan jika sejak awal
mengetahui adanya kerja sama Google dengan lembaga federal, ia tidak akan
menerima pekerjaan tersebut.
"Ini bukan
perusahaan tempat saya mendaftar untuk bekerja – saya tidak akan pernah melamar
pekerjaan di perusahaan kontraktor militer," katanya.
Alex dan S menyatakan
mereka memutuskan angkat bicara mengenai kerja sama Google dengan lembaga
federal karena menilai kolaborasi tersebut berkontribusi pada operasi militer
yang berdampak pada masyarakat sipil.
Mereka menilai jajaran
pimpinan Google, termasuk CEO Sundar Pichai, belum secara terbuka menjelaskan
sejauh mana kerja sama perusahaan dengan pemerintah federal. Kondisi itu memicu
munculnya surat terbuka dari karyawan yang menuntut transparansi lebih besar.
Para karyawan juga
menuntut Google menghentikan penggunaan teknologinya untuk seluruh proyek yang
terkait dengan DHS, ICE, dan CBP. Selain itu, mereka meminta perusahaan
memberikan perlindungan bagi pekerja dari aktivitas penegakan hukum imigrasi
serta menggelar rapat umum karyawan untuk membahas berbagai kekhawatiran yang
muncul. (TIM)
.jpg)




0 Komentar