 |
| Sekretaris Komisi II DPRD Tangsel Muhammad Aziz. |
Masih banyak sekolah swasta yang pembangunannya terkesan dipaksakan.
Tangsel, Trans - Ada pengalaman menarik
menyangkut dunia pendidikan di Tangerang Selatan yang diperoleh kalangan
legislative setempat. Dalam suatu sidak, beberapa anggota Komisi II, DPRD
Tangsel, yaitu Muhammad Aziz, Eeng
Sulaiman dan Tarmizi melihat ternyata masih banyak sekolah swasta yang
menginduk dengan sekolah negeri dalam hal pelaksanaan Ujian Nasional, seperti yang
terjadi awal 2016 silam.
Diduga sekolah-sekolah swasta
tersebut dalam hal akreditasi masih jauh di bawah standar, sehingga harus
menginduk dengan sekolah negeri atau kepada sekolah swasta lain yang memiliki
akreditasi A.
Muhammad Aziz, selaku
Sekretaris Komisi II DPRD Tangsel, mengatakan dalam beberapa kali tinjauannya
ke sekolah swasta masih banyak sekolah swasta yang terkesan dipaksakan saja
pembangunannya. “Bahkan lapangan parkir saja tidak ada, dan juga fasilitas
penunjang pendidikan lainnya pun kurang memadai. Ini yang membuat kami heran
kenapa sekolah seperti ini bisa beroperasi,” ujarnya.
Seharusnya, sambung Aziz,
pemerintah melalui dinas terkait harus lebih ketat lagi dan sekolah tersebut
diberikan izin apabila sudah memiliki kelayakan dari segi sarana pendidikan. “Dinas
terkait harus lebih ketat lagi dalam mengijinkan berdirinya sekolah swasta di
Tangsel, semuanya harus dinyatakan layak untuk sarana pendidikan dan proses
mengajar dan belajar. Baru boleh mendirikan sekolah,” ujarnya.
Sementara Anggota Komisi II
DPRD Tangsel, Eeng Sulaiman mengatakan, hal yang paling mengkhawatirkan ialah.
Sekolah-sekolah tersebut lebih mengutamakan bisnis saja bukan lebih pada
pengabdian di dunia pendidikan. “Kami khawatir saja ini lebih pada bisnis saja,
sehingga mengabaikan apa yang menjadi persyaratan utama dalam mendirikan dan
mengoperasikan sarana pendirikan,” ujarnya.
Jika peraturan ini lebih
diperketat lagi, maka kedepannya setiap sekolah mau pun swasta dan negeri yang
ada di Tangsel, memiliki kesamaan dalam hal fasilitas. “Kalau semuanya lengkap
ijinnya, jadi ke depannya tidak ada lagi sekolah kumuh atau sekolah bagus, karena
standarnya itu sudah ada, sehingga sekolah yang dibangun pun tidak
asal-asalan,” ujarnya. (dra/07)***
0 Komentar