Libatkan Wakil Bupati Karawang Penanganan Kasus Korupsi Mati Suri

Ilustrasi Korupsi.
Jejen merasa diperlakukan tidak adil karena Jimmy sebagai pemberi uang tidak tersentuh oleh hukum sama sekali sampai sekarang.

Karawang, Trans - Penanganan kasus korupsi melibatkan Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamaksyari alias Jimmy oleh Kejaksaan Negeri setempat bagaikan mati suri. Maksudnya dihentikan tidak dan dikerjakan pun tidak. Hal ini mengundang tanda tanya banyak pihak.
“Terbitkan dong Surat Pemberhentian Perkaranya jika mau dihentikan,” ujar H. Jejen Apandi Nugraha yang dikenal sebagai salah seorang penasehat DPD Projo Jawa Barat.
Menurut Jejen, kasus korupsi melibatkan Jimmy sebenarnya terjadi sekitar delapan tahun lalu. Bahkan dia sendiri pernah meminta langsung kepada Kasi Pidsus Kejari Karawang, Titin HU SH MH, Senin, 8 Agustus tahun ini, agar Jimmy dijadikan juga tersangka sebagai penyuap. Bahkan sudah menyerahkan bukti keterlibatkan Jimmy sepekan kemudian (l5-8-2016).
“Namun sampai sekarang, Sabtu (23/9), dihentikan tidak dan dikerjakan juga tidak,” tuduhnya. Jejen juga mengakui, bahwa dia juga terlibat dalam kasus tesebut sebagai tersangka penyuap
Dijelaskan, dia ketika menjadi anggota DPRD Karawang menerima pemberian hadiah (suap) sebesar Rp 61 juta dari Jimmy terkait proyek aspirasi yang dibiayai Pemkab Karawang. Waktu itu Jimmy sebagai pemborong. Sedangkan perkara suap tersebut tercatat di PN Karawang nomor 239/Pid.B/2009, tanggal l8 Agustus 2009.
“Saya oleh Majlis Hakim PN Karawang yang menyidangkannya di hukum penjara l tahun dan denda Rp 50 juta. Sedangkan Jimmy sebagai pemberi suap belum dijadikan sebagai tersangka sampai sekarang,” katanya menambahkan.
Oleh karena itu, Jejen merasa diperlakukan tidak adil karena Jimmy sebagai pemberi uang tidak tersentuh oleh hukum sama sekali sampai sekarang. Demi tegaknya keadilan, Jejen sebelumnya pernah meminta kepada Kejari Karawang mengusut kasus pemberian uang dari Jimmy tersebut secara tuntas.
“Kenapa penerima imbalan dihukum penjara. Sedangkan Jimmy sebagai pemberi tidak dihukum,” ujar Jejen dengan nada bertanya.
Menurutnya, setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pengawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau kedudukannya dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 150 juta. “Tapi kenyataannya yang dipenjara hanya penerima uang. Sedangkan Jimmy tidak disentuh sama sekali sampai sekarang sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Jejen dengan nada kecewa.
Menanggapi pengaduan Jejen tersebut, Kasi Pidsus Karawang pernah memang menjanjikan akan mengusutnya secara tuntas. Namun ketika itu diakuinya terus terang memerlukan waktu karena terbatasnya jumlah anggotanya dan anggaran. “Tapi kenapa Jimmy sampai sekarang tidak kunjung dijadikan sebagai tersangka. Padahal kasusnya sudah lama sekali,” ujar Jejen dengan nada bertanya.
Sementara itu, Supriadi SH, salah seorang penasehat hukum di Kabupaten Karawang secara terpisah baru-baru ini mengatakan, dalam kasus gratifikasi (suap) penerima dan pemberi suap dapat dijadikan sebagai tersangka. “Tidak ada alasan bagi Kejaksaan tidak mengusut pemberi suap dan Jimmy harus pula dijadikan sebagai tersangka sebagai pemberi suap,” tegasnya.
Hal yang sama diungkapkan pula oleh H. Timan, anggota Komisi A DPRD Karawang  di ruang kerjanya baru-baru ini. Supriadi mengingatkan, penegakan hukum sebaiknya tidak tebang pilih. “Siapapun bisa dijadikan sebagai tersangka Jika sudah memenuhi alat bukti yang cukup dan kemudian dilakukan penahanan untuk selanjutnya diuji di pengadilan,” tegasnya.
Sementara itu, Panji salah seorang aktivis LSM Karawang secara terpisah menduga, bahwa pihak Jimmy kemungkinan sudah melakukan pendekatan dengan pihak kejaksaan dalam kasus suap yang melibatkan wakil bupati tersebut Karawang. “Mungkin saja Jimmy sudah mengadakan pendekatan dengan pihak kejaksaan, sehingga kasus yang melibatkan dirinya tidak bermuara di pengadilan,” ujar Panji dengan nada tanda tanya.
Pihak Kejari Karawang beberapa kali dihubungi untuk dimintakan konfirmasinya terkait kasus Wakil Bupati tersebut tidak berhasil ditemui, baik Humas, Kasi Pidsus maupun Kejari sendiri. Ada-ada saja alasan kalasik yang dilontarkan petugas piket. Antara lain, bahwa pihak yang akan dihubungi tidak ada di ruang kerjanya (kosong), sedang meeting dan sebagainya. (Agus S)

KOMENTAR

Nama

Advertorial,5,Bea Cukai,6,BPN,2,Ekonomi,97,Film,23,Headline,85,Hibura,1,Hiburan,55,Hukum,77,Imigrasi,1,Internasional,1,Karimun,1,Lingkungan Hidup,1,Megapolitan,150,Musik,15,Nasional,265,NCW,1,Nusantara,19,Opini,10,Padang Pariaman,6,Pangkalpinang,1,Pariwisata,2,Pendidikan,43,Pidie,1,Politik,10,Polkam,1,Sepak Bola,11,Sinetron,1,Sport,20,Tasikmalaya,3,Tekno,5,Televisi,13,Trans Aceh,2,Trans Alor,1,Trans Asahan,1,Trans Babel,15,Trans Bali,2,Trans Bandung,5,Trans Banten,96,Trans Batam,3,Trans Batang,1,Trans Bekasi,53,Trans Belitung,5,Trans Beltim,1,Trans Belu,1,Trans Bengkulu,1,Trans Blitar,1,Trans Bogor,5,Trans Cimahi,6,Trans Demak,1,Trans Depok,16,Trans Gorontalo,4,Trans Humbahas,2,Trans Indragiri Hilir,1,Trans Indramayu,1,Trans Jabar,77,Trans Jakarta,67,Trans Jambi,1,Trans Jateng,14,Trans Jatim,107,Trans Jawa,220,Trans Kaimana,1,Trans Kalbar,5,Trans Kalimantan,6,Trans Kalteng,2,Trans Karawang,57,Trans Karo,1,Trans Kepri,4,Trans Klaten,1,Trans Lombok,1,Trans Magelang,1,Trans Magetan,1,Trans Malang,83,Trans Medan,1,Trans NTB,2,Trans NTT,2,Trans Padang Panjang,1,Trans Pagaralam,7,Trans Pangkalpinang,3,Trans Papua Barat,3,Trans Pekalongan,4,Trans Pontianak,1,Trans Prabumulih,5,Trans Purwakarta,2,Trans Raja Ampat,2,Trans Riau,1,Trans Sambas,1,Trans Sampit,1,Trans Sanggau,2,Trans Semarang,3,Trans Sidoarjo,15,Trans Sulawesi,4,Trans Sumatera,47,Trans Sumbar,8,Trans Sumsel,16,Trans Sumut,7,Trans Surabaya,1,Trans Surakarta,1,Trans Tangerang,1,Trans Tangsel,76,Trans Tapanuli Utara,2,Trans Tasikmalaya,2,Trans Tuban,1,Trans Tulung Agung,1,Trans Wonosobo,1,Trans Yogyakarta,2,Transportasi,4,Trasn Sumenep,1,
ltr
item
Koran Transaksi: Libatkan Wakil Bupati Karawang Penanganan Kasus Korupsi Mati Suri
Libatkan Wakil Bupati Karawang Penanganan Kasus Korupsi Mati Suri
https://3.bp.blogspot.com/-s5tUSI0vW8M/WBq3mLf_UAI/AAAAAAAABxg/8ibZzIDixHoSI2U5nOc9FtTE5mVo0bFxgCLcB/s640/Ilustrasi-Korupsi.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-s5tUSI0vW8M/WBq3mLf_UAI/AAAAAAAABxg/8ibZzIDixHoSI2U5nOc9FtTE5mVo0bFxgCLcB/s72-c/Ilustrasi-Korupsi.jpg
Koran Transaksi
http://www.korantransaksi.com/2016/10/libatkan-wakil-bupati-karawang.html
http://www.korantransaksi.com/
http://www.korantransaksi.com/
http://www.korantransaksi.com/2016/10/libatkan-wakil-bupati-karawang.html
true
1002478562800392392
UTF-8
Memuat Seluruh Berita Berita Tidak Ditemukan LIHAT SEMUA Baca selengkapnya Balas Batal Balas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua DIREKOMENDASIKAN KATAGORI ARSIP CARI SELURUH BERITA Tidak menemukan berita yang sesuai dengan permintaan anda KEMBALI KE BERANDA Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow INI KONTEN PREMIUM Silahkan bagikan untuk membuka Salin Seluruh Code Pilih Seluruh Code Semua kode telah disalin ke clipboard Anda Tidak dapat menyalin kode/teks, silakan tekan [CTRL] + [C] (atau CMD + C dengan Mac) untuk menyalin