Demi THR Yang Fantastis, Ekonomi Negara Dikorbankan?



Jakarta,KORANTRANSAKSI.com – Sudah jadi rahasia umum bila rupiah dalam kondisi terpuruk sebulan terakhir ini. Setelah kurang lebih hampir dalam dua tahun rupiah stabil di kisaran angka Rp13 ribuan, sekarang ini kurs rupiah menunjukan keterpurukannya di atas level Rp14 ribuan per USD. Dengan keterpurukan rupiah tersebut otomatis nilai utang pemerintah dengan nilai kurs saat ini sudah di atas Rp4.000 triliun.
Kendati begitu menurut sementara kalangan, pemerintah nampaknya tanpa beban menghadapi lemahnya nilai tukar rupiah dan bertambahnya nilai utang negara. Pada umumnya pemerintah melakukan pengetatan anggaran (austerity) belanja negara, namun kali ini malah jor-joran mengeluarkan dana non produktip lewat pembagian Tunjangan Harian Raya (THR) yang tahun ini besarannya lebih fantastis dari tahun-tahun sebelumnya. Tak hanya PNS, Anggota Polri, dan Prajurit TNI yang mendapat THR berlimpah, bahkan pensiunan pun diberikan THR juga.
Memang kenaikan ini menjadi kabar gembira bagi seluruh PNS, TNI, Polri bahkan pensiunan di Tanah Air. Khususnya menjelang lebaran yang notabene pengeluaran masyarakat pasti meningkat. Namun ada apa di balik kebijakan pemerintah yang nampak kontradiksi dengan kondisi moneter negara? Ada dugaan ini punya kaitan dengan menjelang tahun politik 2019? Apalagi untuk jumlah yang lebih dari 35 Triliun rupiah.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5) mengatakan telah menandatangani peraturan pemerintah (PP) mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. “Pada hari ini saya telah menandatangani PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan, PNS, TNI, Polri, dan ada yang istimewa tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. THR tahun ini akan diberikan pula kepada pensiunan,” ujar Jokowi.
Jokowi berharap, pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini bukan hanya bermanfaat bagi kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri, terutama saat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, namun juga bagi peningkatan kinerja. “Kita juga berharap ada peningkatan kinerja ASN (aparatur sipil negara) dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan,” ujar Jokowi.Sebuah dalih yang normative,tentunya versi lawan-lawan politiknya. (Odjie/Ak)***

Comments

Popular posts from this blog

H. MUKRONI FAHMI JABAT CAMAT PAMULANG KOTA TANGSEL YANG BARU

Diantara Beberapa Artis Minang Lagi Naik Daun Ratu Sikumbang dan Rayola

London Love Story 2, Ending Kisah Cinta Caramel