Jakarta,KORANTRANSAKSI.com – Sudah jadi rahasia umum bila rupiah
dalam kondisi terpuruk sebulan terakhir ini. Setelah kurang lebih hampir dalam
dua tahun rupiah stabil di kisaran angka Rp13 ribuan, sekarang ini kurs rupiah
menunjukan keterpurukannya di atas level Rp14 ribuan per USD. Dengan
keterpurukan rupiah tersebut otomatis nilai utang pemerintah dengan nilai kurs
saat ini sudah di atas Rp4.000 triliun.
Kendati
begitu menurut sementara kalangan, pemerintah nampaknya tanpa beban menghadapi lemahnya
nilai tukar rupiah dan bertambahnya nilai utang negara. Pada umumnya pemerintah
melakukan pengetatan anggaran (austerity) belanja negara, namun kali ini malah
jor-joran mengeluarkan dana non produktip lewat pembagian Tunjangan Harian Raya
(THR) yang tahun ini besarannya lebih fantastis dari tahun-tahun sebelumnya.
Tak hanya PNS, Anggota Polri, dan Prajurit TNI yang mendapat THR berlimpah,
bahkan pensiunan pun diberikan THR juga.
Memang
kenaikan ini menjadi kabar gembira bagi seluruh PNS, TNI, Polri bahkan
pensiunan di Tanah Air. Khususnya menjelang lebaran yang notabene pengeluaran
masyarakat pasti meningkat. Namun ada apa di balik kebijakan pemerintah yang
nampak kontradiksi dengan kondisi moneter negara? Ada dugaan ini punya kaitan
dengan menjelang tahun politik 2019? Apalagi untuk jumlah yang lebih dari 35
Triliun rupiah.
Seperti
diketahui, Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Negara,
Jakarta, Rabu (23/5) mengatakan telah menandatangani peraturan pemerintah (PP)
mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan
pensiunan. “Pada hari ini saya telah menandatangani PP yang menetapkan
pemberian THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan, PNS, TNI, Polri, dan ada yang istimewa
tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. THR tahun ini akan diberikan pula
kepada pensiunan,” ujar Jokowi.
Jokowi
berharap, pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini bukan hanya bermanfaat bagi
kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri, terutama saat menyambut Hari Raya Idul Fitri
1439 Hijriah, namun juga bagi peningkatan kinerja. “Kita juga berharap ada
peningkatan kinerja ASN (aparatur sipil negara) dan kualitas pelayanan publik
secara keseluruhan,” ujar Jokowi.Sebuah dalih yang normative,tentunya versi
lawan-lawan politiknya. (Odjie/Ak)***
0 Komentar