Posts

Showing posts from January, 2018

Perlukah KPK Harus Periksa Menteri Perdagangan?

Image
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita (Ist). JAKARTA, KORANTRANSAKSI.com - Menurut Center for Budget Analysis (CBA), kebijakan yang dijalankan Kementerian Perdagangan (Kemendag) ditengarai banyak ditemukan kejanggalan. Karenanya diperlukan penegakkan hukum untuk lakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita. Terakhir tindakan kontroversial menyangkut kebijakan terbaru dalam proyek impor beras sebanyak 500 ribu ton. Kebijakan ditengah kesombongan negeri ini mau mengekspor beras ke luar negeri, tak ayal membuat jutaan petani menjerit. Konon selain kebijakan impor beras yang berpotensi merugikan petani dan keuangan negara itu, masih banyak proyek-proyek bermasalah lainnya yang dijalankan Kemendag tersebut. “Namun, sangat disayangkan hingga saat ini menteri perdagangan ini belum tersentuh pihak berwenang,” tandas Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi CBA, di Jakarta, Senin (15/1)kepada awak media. CBA juga mengekspose beberapa proyek Kemendag

Tabligh Akbar di Pondok Ranji Sambut Tahun Baru 2018

Image
TANGSEL, KORANTRANSAKSI.com - Untuk mewujudkan Tangsel Cerdas-Modern-Religius, Kelurahan Pondok Ranji Kec.Ciputat Timur Tangerang Selatan menyambut pergantian Tahun Baru 2018 dengan kegiatan Tabligh Akbar sekaligus Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Mengambil tempat di Gedung Serbaguna Taman Kuda Laut, acara yang digelar mulai jam 20.00 WIB dihadiri lebih dari 500 orang. Bukan saja warga masyarakat Pondok Ranji yang memang religius antusias menghadiri acara keagamaan tersebut. Tetapi dari wilayah lain termasuk Jakarta, Depok dan Bogor ikut hadir. Tradisi pergantian tahun yang bernuansa keagamaan tersebut merupakan gagasan Lurah Pondok Ranji, H.Mukroni SE,MSi yang selama ini miris melihat generasi muda muslim lebih condong berpesta ria, memasang mercon dan kembang api pada moment tahun baru masehi. Tetapi tidak pernah menyambut tahun baru Islam (Hijriyah) yang jelas-jelas miliknya. Sebagai daerah yang penduduknya mayoritas pribumi beragama Islam, lurah Pondok Ranji mulai tahun ini

Ekses Prona di Pondok Aren, Lurah-lurah Dimanfaatkan Oknum

Image
TANGSEL, KORANTRANSAKSI.com - Program Saber Pungli Presiden Jokowi cukup bagus. Memberikan effek jera agar jangan lagi ada pungli di berbagai lembaga dan instansi menyangkut pelayanan masyarakat. Tapi bagaimana terhadap mereka baik orang maupun lembaga yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas pemberantasan pungli dan gratifikasi, malah menyalahgunakan amanat tersebut? Terhadap oknum tingkat RT,RW dan Lurah yang diduga lakukan pungli seperti pungutan proses sertifikasi Prona (gratis), malah digertak untuk serahkan “uang damai”, agar kasusnya tidak sampai diproses secara hukum. Ibarat kata pepatah “mencari kesempatan dalam kesempitan”. Yang mencengangkan, diduga oknum memanfaatkan momentum Saber Pungli minta dana cukup besar. Beberapa lurah yang wilayahnya dapat jatah Prona di kecamatan Pondok Aren kini menjadi resah dan bingung yang berakhir mereka curhat kepada beberapa pihak. Menurut informasi yang diterima awak media, 4 lurah sudah setor karena takut akan kena proses hukum.

Data Menteri Keuangan Sri Mulyani Dinilai Tidak Valid

Image
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati. JAKARTA, KORANTRANSAKSI.com - Ketua Bappeda DKI Jakarta lakukan bantahan menyangkut data yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan arahan pada memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD DKI, di Balaikota, Rabu (27/12/2017)lalu. Seperti diketahui, data dimaksud menyangkut soal alokasi belanja kesehatan dan pendidikan di Pemprov DKI. “Mengenai data-data yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan pada kenyataannya itu berbeda dengan data yang ada pada kita. Kami sebeneranya berharap, tim teknis yang menyiapkan data-data yang akan disampaikan Bu Menteri dapat memberikan klarifikasi dulu dengan kami sebelum data-data itu dipublikasi secara luas,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati di Balaikota, Kamis lalu.(28/12/2017). Menurut Tuty, data yang dimaksud adalah proporsi belanja pendidikan DKI Jakarta